04 February 2002

 



Paradoks Demokrasi


Daniel Hutagalung *)


Konsep tentang demokrasi masih belum mencapai titik penjelasan yang final. Definisi, parameter maupun makna dari konsepsi demokrasi terus mengalami pergulatan, parallel dengan perkembangan pemikiran dan prektek politik dalam setiap tatanan masyarakat di seluruh dunia. Meminjam system of difference Ferdinand de Saussure yang membagi menjadi signifier (sound) dan signified (object).

David Miller (1983) secara umum menggambarkan kata democracy merujuk pada sebuah bentuk organisasi politik (bisa dibaca: negara) di mana rakyat mempunyai peranan di dalamnya, untuk memenuhi kebutuhannya secara adil. Namun persoalan kemudian seberapa jauh peran rakyat dapat dimanifestasikan dan seberapa jauh konsep “adil” menjadi wujud nyata, menjadi menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Sebelum mengacu melihat kepada gagasan “peran” (role), terlebih dahulu akan saya diskusikan tentang gagasan “adil” (justice). Makna “adil” secara umum mengacu kepada dua hal: pertama, gagasan “adil” mencakup sistim distribusi berdasarkan ganjaran; kedua, mengacu kepada distribusi berdasarkan kebutuhan. Dua kutub pemikiran saya jadikan acuan dalam dua pemaknaan tersebut, yang pertama dalam pemikiran John Rawls yang kedua dalam pemikiran Jurgen Habermas.

Paradoks Dari Demokrasi

Dalam tulisan monumentalnya, A Theory of Justice (1971) – yang kemudian diperbaharui dalam bukunya Justice As Fairness: A Restatement (2001) – Rawls membagi konsepsi keadilan berdasarkan tiga prinsip utama yakni: liberty (kebebasan), equality (kesamaan) dan rewards (ganjaran). Prinsip kebebasan mengacu kepada kebebasan yang bersifat merata (equal liberty) di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan. Prinsip kesamaan (equality), bukan berarti bahwa Rawls menolak sama sekali ketidaksamaan dalam masyarakat (misalkan: kaya–miskin, atasan–bawahan, dsb.), melainkan bahwa dia menerima ketidaksamaan sosial dan ekonomis dengan 2 syarat: ketidaksamaan itu diperoleh demi keuntungan pihak yang paling lemah dalam masyarakat (the difference principle) dan merupakan hasil dari kompetisi terbuka dan fair (fair equality of opportunity) atas posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang ada dalam masyarakat. , dalam hal ini ketidaksamaan dalam beberapa hal harus dapat diterima, seperti perbedaan terhadap perolehan keuntungan dalam hubungan atasan-bawahan, di mana prinsip ganjaran (rewards) menjadi acuan dalam melihat hubungan ini (?). Bagi Rawls selama setiap individu dapat memperoleh keuntungan melalui cara yang fair, maka pada level ini prinsip keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya.. Dengan kata lain hal prinsipil yang paling masuk akal dalam konsep keadilan adalah: keadilan sebagai tujuan dari pencapaian kesepakatan bersama antar individu dalam kondisi yang fair. Dalam bahasa Rawls ia ungkapkan,

the concept of fairness which relates to right dealing between persons who are cooperating with or competing against one another, as when one speaks of fair games, fair competition, and fair bargains”.

Bagi Rawls kemudian prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik, jika prinsip pencapaian keadilan yang fair telah berjalan dengan baik. Proyek pemikiran Rawls dalam konspesinya tentang liberalisme adalah mencari titik temu antara kebebasan (liberty) dan kesamaan (equality). Namun prinsip kebebasan sebagai prinsip utama tidak boleh dikalahkan oleh prinsip kesamaan.

Pada sisi lain Habermas dalam karyanya Between Fact and Norm (1996) menyimpulkan bahwa tujuan dari konsepsi demokrasi dalam mengakomodasi konsep keadilan adalah mengembalikan orisinalitas akan hak-hak dasar individual untuk memperoleh kebutuhannya sekaligus juga membangun kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Pada satu sisi pemerintahan harus melayani dan memberikan perlindungan bagi hak-hak individual, pada sisi lain hak-hak tersebut haruslah menyediakan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi terciptanya kedaulatan rakyat tersebut, yang dalam bahasa Habermas dikatakan,

then one understand how popular sovereignty and human rights go hand in hand, and hence grasp the co-originality of civic and private autonomy”.

Proyek utama pemikiran Habermas dapat dikatakan berusaha mencari titik temu – dalam konsepsinya tentang demokrasi – antara hak individu (individual rights) dalam memenuhi kebutuhannya dan kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Namun pada titik ini Habermas pun mendekatkan proyek pemikirannya ke arah liberalisme, di mana hak individu sebagai hal yang paling utama, menyusul kemudian terciptanya kondisi bagi tumbuhnya kedaulatan rakyat.

Meskipun memaknai secara berbeda bagaimana seharusnya konsep demokrasi dan keadilan dilaksanakan, namun keduanya menyepakati adanya peran masyarakat secara sama dalam mewujudkan perbedaan dasar konsepsi tersebut, yakni peran yang sama terutama dalam hal pengambilan keputusan dalam menciptakan distribusi keadilan yakni apa yang kemudian disebut sebagai deliberative democracy. Keduanya menempatkan rasionalitas sebagai dasar kesepakatan terebut, yang dalam bahasa Rawls dikatakan kesepakatan yang “masuk akal” (mere agreement) bisa dalam bentuk sekedar kesepakatan, sementara Habermas mengajukan model “komunikasi yang rasional” (rational communication) yang berbentuk konsensus yang rasional. Rawls mengedepankan liberty sebagai hal yang lebih utama dari equality, dan Habermas mendahulukan individual rights ketimbang popular sovereignty. Keduannya melahirkan paradoks, karena kedua gagasan itu (liberty dan individual rights) memiliki kecenderungan kuat untuk menghambat terciptanya equality maupun popular sovereignty.

Problem yang akan dikemukakan kemudian adalah keduanya mengambil asumsi bahwa kesepakatan yang diciptakan lahir dalam situasi setara antar para pembuat kesepakatan. Sementara dalam masyarakat yang berjalan dalam trajektori ekonomi liberal – seperti Indonesia saat ini – sarat dengan perbedaan kelas sosial antara yang meng-subordinasi dan yang ter-subordinasi. Maka asumsi kesepakatan yang rasional, bebas dan dalam relasi yang sama dan seimbang menjadi gagal, prinsip liberty dan individual rights akan menghambat terciptanya prinsip lainnya yang menyusul kemudian. Distribusi keadilan berdasarkan ganjaran (rewards) akan menghasilkan ketimpangan karena secara historis dasar relasi yang tercipta sudah dalam posisi timpang, dan hubungan sosial tidak dalam garis yang sama, sehingga kelas sosial yang men-subordinasi akan memperoleh rewards jauh melampaui kelas sosial yang ter-subordinasi . Dan upaya pencapian keadilan berdasarkan kebutuhan akan semakin sulit, karena hak individu tidak menjabarkan seberapa jauh kebutuhan telah terpenuhi atau belum. Yang kemudian muncul adalah pemenuhan hak individu seluasnya-luasnya, dan mengkesampingkan popular sovereignty sejauh-jauhnya.

Di sinilah kemudian konsepsi demokrasi keduanya mengalami paradoksal. Karena yang sebenarnya telah ada adalah relasi yang timpang, di mana kelas yang meng-subordinasi justru tampil sebagai representasi dari kelas sosial yang ter-subordanasi. Akhirnya yang muncul adalah demokrasi yang antagonistik, di mana semua seakan menjadi lawan semua, semua kesepakatan dapat dicapai dengan kompromi, atau aliansi dapat diciptakan lewat kesepakatan. Hari ini kawan, esok jadi lawan. Muncullah politik dagang sapi, karena setiap subyek politik belum berhasil menciptakan identitas politiknya berdasarkan kelas sosialnya. Dari sinilah paradoks demokrasi tercipta. Konsepsi demokrasi dalam tataran ini menjadi bertolak belakang dengan asumsi dasar Rawls maupun Habermas, yang mencoba melihat secara mekanistik antara hak individu dengan kesamaan, di mana yang pertama menjadi syarat bagi terciptanya kondisi yang kedua. Padahal pemenuhan yang seluas-luasnya bagi hak individu sebagai prioritas dalam proyek demokrasi yang mereka tawarkan bukan merupaka gejala terciptanya demokrasi sebagaimana yang mereka maksudkan, justru sebaliknya akan menciptakan penciptaan ekslusivitas dan ketimpangan distribusi keadilan.

Meciptakan Identitas Politik, Membangun Demokrasi Agonistik

Anggaplah kita sekarang terjebak ke dalam arus demokrasi yang cenderung liberal dan penuh paradoksal, lalu bagaimakah menghadapi situasi yang paradoksial tersebut, peran seperti apa yang harus diambil kelas sosial yang ter-subordinasi? Rawls maupun Habermas tidak memberikan solusi yang memuaskan, bahkan menciptakan paradoks baru, yakni cenderung mencoba untuk membangun rekonsilisasi bagi demokrasi liberal yang semakin menampilkan wajah paradoks-nya, sebagaimana saya coba deskripsikan sebelumnya. Sebuah gagasan menarik dilontarkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe dalam karyanya Hegemony and Socialist Strategy (2001) dalam melihat problema dalam demokrasi liberal.

Laclau dan Moffe melihat kegagalan menghancurkan paradoks dalam demokrasi (liberal) adalah kegagalan subyek politik yang dari kelas sosial yang ter-subordinasi untuk menciptakan identitas politik-nya berdasarkan kelas sosialnya. Sehingga identitas politik mereka lebur ke dalam identitas politik kelas sosial yang men-subordinasikan mereka, sebagai yang merepresentasikan identitas politik mereka. Untuk itu kelas sosial yang ter-subordinasi ini harus mampu menciptakan identitas politik mereka sendiri dan juga menciptakan identitas kelas sosial yang men-subordinasi menjadi lawan yang harus dihadapi, dan menciptakan garis batas politik (political frontiers) diantara mereka. Dari sinilah model demokrasi yang antagonistik di mana semua lawan semua, dapat direduksi menjadi model demokrasi agonistik, yakni hanya dua yang berhadapan: kelas sosial yang men-subordinasi dengan kelas sosial yang ter-subordinasi. Pada titik inilah demokrasi memiliki makna yang sesungguhnya, di mana relasi dalam masing-masing kelas sosial menjadi sama, dan makna representasi menjadi nyata, dan ketimpangan relasi menjadi tergambar dengan jelas melalui aktivitas politik.

Konspesi equality Rawls dan popular sovereignty Habermas, kemudian baru dapat dijabarkan sebagai agenda politik perjuangan, karena konsepsi tersebut bukan lahir dari pemenuhan liberty atau individual rights, tetapi lahir dari perjuangan politik berdasarkan kesamaan identitas politik. Dan paradoks demokrasi liberal bisa dihilangkan, seiring dengan mengental dan meluasnya penciptaan identitas subyek politik.

Kembali ke konteks Indonesia, menjadi jelas bahwa terjadinya pemberian abolisi dan berbagai ambivalensi keputusan politik menunjukkan bagaimana sesungguhnya watak politik dari kelas yang men-subordinasi dan merebut representasi identitas politik kelas sosial yang ter-subordinasi. Parlemen dan pemerintah merupakan representasi paling nyata dari distorsi dan paradoks demokrasi. Kasus Akbar Tanjung, kasus Soeharto, hanya jadi politik dagang sapi diantara kelas sosial yang men-subordinasi. Selama masyarakat kelas sosial yang ter-subordinasi tidak membangun identitas politiknya sendiri dan menciptakan garis batas politik terhadap kelas yang men-subordinasi mereka, maka selama itu pula mereka tidak akan pernah berhasil memperjuangkan kebutuhan dan keadilan mereka sendiri.


Daftar Pustaka

Habermas, Jurgen (1996), Between Fact and Norms: Contributions to A Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, 1996

Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe (2001), Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso

Rawls, John (2000), A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press




*) Mahasiswa Pascasarjana pada Postgraduate School of Social of Social Sciences, Department of Government University of Essex, Inggris.


Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?